Berita

Kontraktor Tuding Konsultan Perencana Biang Ambruknya Proyek Kantor Kecamatan Jenggawah

JEMBER – PT Andaya Breka Konstruksi (Abrekon) sepertinya tidak ingin sendirian menanggung kesalahan atas insiden runtuhnya atap kantor kecamatan Jenggawah.

Hal itu tampak dari pernyataan yang dikemukakan oleh Direktur Utama PT Abrekon, Andun Sulistyo Darmawan menyebut banyak pihak saling terkait.

“Dalam project, ada perencana, pelaksana, pengawas, dan pengguna dengan monitoring OPD,” dalihnya.

Wawan, mengaku mempunyai sertifikat sebagai aplikator perhitungan konstruksi pemasangan galvalum atau baja ringan produksi Maxindo.

Menurut Wawan, jika mengacu pada gambar perencanaan, maka perhitungan konstruksi keliru.

“Tidak sesuai hitungan standar pabrik,” ujarnya sembari meyakinkan telah memakai aplikasi perhitungan konstruksi baja ringan.

PT Abrekon, seluruhnya memakai galvalum produksi Maxindo untuk material konstruksi atap Kantor Kecamatan Jenggawah.

Kekeliruan perencaan perhitungan konstruksi, lanjut Wawan, berdampak pada daya tahan kerangka baja ringan terhadap tiupan angin dan beban diatasnya.

Kerangka atap dipastikan olehnya tidak mampu menahan beban sekitar 2,25 ton dari total berat 1.500 genteng berbahan keramik.

“Satu genteng keramik itu beratnya lebih dari 1,5 kilogram. Harusnya pakai lebih ringan genteng multiroof,” bebernya.

Hendra lantas menambahkan, temuan sudah disampaikan ke pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun konsultan pengawas proyek.

“Sampai saya engkel-engkelan (berdebat) sebelum proyek mulai dikerjakan,” sergah Hendra.

Ia berniat meminta persetujuan dari Direktur CV Menara Cipta Graha, Pudjo Santoso selaku konsultan perencana untuk mengubah desain agar sesuai perhitungan konstruksi.

Selain soal kekeliruan kerangka galvalum itu, ia juga berupaya mengubah desain bangunan dengan menambah balok beton yang melintang ditengah.

“Tujuannya untuk mendukung daya tahan kerangka atap. Karena pendopo camat itu ukurannya 9X12 meter, tidak mungkin tanpa balok yang digambar tidak ada,” keluhnya.

Namun, keinginan itu tidak terwujud. Hendra beralasan selalu tidak bisa berkoordinasi dengan yang bersangkutan.

Sehingga, Hendra memilih tetap menggarap proyek dengan mengikuti gambar perencanaan yang dibuat konsultan perencana.

“Kita pelaksana ngikuti saja perencanaan. Mau gimana lagi,” ketusnya.

Di lain pihak, Pudjo Santoso masih enggan menanggapi tudingan tersebut, kendati diminta menyampaikan klarifikasi.

Melalui pesan WhatsApp, penghobi off-road ini menyampaikan sedang berurusan dengan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Jember.

“Sebentar bapak, saya belum bisa nanggapi, ini saya masih di polres dalam rangka penyidikan kasus tersebut,” tulis Pudjo dalam pesan singkat.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan kantor kecamatan Jenggawah ini bernilai Rp2 miliar bersumber dari APBD Jember 2019 melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya.

PT Abrekon memenangi tender, dengan kewajiban normal menulai pekerjaan tanggal 24 Juli, dan paling lambat selesai pada 21 Nopember 2019.

Namun, tanggung jawab itu tidak tuntas hingga jatuh tempo, proyek belum rampung.

Perusahaan tersebut mengklaim masih punya waktu tambahan 50 hari untuk menyelesaikannya, dengan konsekuensi membayar denda sekitar Rp2 juta per hari.

Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya membantahnya dengan dalih telah menerbitkan surat pemutusan hubungan kontrak kerja.

Related posts

Konstruksi Tahan Gempa Model Seperti Ini

SystemBajaRingan

Atap SDN Gentong Amruk di Pasuruan, Dua Tewas Belasan Luka-luka

SystemBajaRingan

Produsen Baja Ringan ARFI Sayangkan Insiden Ambruknya Atap SDN Pasuruan

SystemBajaRingan

Leave a Comment

Hubungi Kami