Baja Ringan Berita

ARFI Dukung Pemerintah Halau Serbuan Impor Baja Ringan ke Indonesia

ARFI Dukung Pemerintah Halau Serbuan Impor Baja Ringan ke Indonesia

ARFI Dukung Pemerintah Halau Serbuan Impor Baja Ringan ke Indonesia – Saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. Namun sayangnya, kondisi itu tidak bisa dinikmati pelaku industri baja nasional. Pasalnya, banyak dari pelaku industri baja nasional yang tak bisa menikmati ceruk keuntungan dari proyek pemerintah tersebut.

Kondisi ini sendiri terjadi karena Kebutuhan baja untuk sejumlah proyek nyatanya tak dipenuhi oleh produk baja nasional. Yah, produk baja impor asal Cina lah yang hingga kini masih mendominasi.

Patut diketahui, tahun 2018 besi dan baja tercatat sebagai sebagai komoditi impor terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 6,45 % dari total nilai impor senilai 10,25 Miliar USD yang ikut berperan besar terhadap defisit neraca perdagangan RI.

Berikutnya, pasca diberlakukannya Permendag 110/2018, berdasar data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan September 2019 impor besi dan baja masih bertengger di posisi 3 besar dengan nilai mencapai USD 7,6 milyar (meningkat 8 % bila diperbandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018).

Konsumsi baja Indonesia tahun 2019 diproyeksikan sebesar 17 juta ton. Namun sampai dengan September 2019 impor baja mencapai lebih dari 50 % dan supply produsen baja nasional hanya sebesar 40 %. Situasi ini tentunya sangat jauh dari kata ideal. Pasalnya, sebagian besar produk baja impor tersebut semestinya dapat dipenuhi oleh produsen baja nasional.

Sekjen Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma menyebutkan, idealnya porsi impor hanya sebesar 20 % – 30 % dan hanya untuk produk-produk baja yang tidak dapat diproduksi oleh produsen baja nasional. Hal ini menurutnya sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri. Untuk itu, ARFI meminta semua pengusaha baja untuk mengutamakan penggunaan baja produk nasional.

Ia kembali menjelaskan, masalah impor harus dikaji secara supply dan demand dengan menghitung kebutuhan baja nasional dan jumlah produksi baja lokal. Kemudian baru diperhitungkan berapa baja yang boleh diimpor dan diawasi oleh siapa. Itulah yang menjadi tugas pemerintah.

Meski demikian, Nicolas yakin, pemerintahan saat ini telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Karenanya ia optimis baja nasional akan kembali bangkit karena pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

“Saya yakin di bawah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita serta adanya Peraturan Menteri, kondisi baja nasional tahun 2020 akan lebih baik,” ujar Nico kepada wartawan, belum lama ini.

Nico mengingatkan, awareness baja lokal merupakan tugas bersama yang harus dijalankan seluruh stakeholder di negeri ini. Baik itu dari Kementerian maupun dari para pengusaha pelaku industri baja lokal.

Oleh karena itu, ARFI meminta para pengusaha baja nasional untuk mendukung pemerintah dengan tidak mengimpor baja jika mereka kekurangan pasokan. Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita belum lama ini.

“Saya kira Agus Gumiwang Kartasasmita lebih mengingatkan pada seluruh pengusaha baja agar mengurangi pengunaan baja impor. Saya sebagai sekjen (ARFI) juga mengingatkan seluruh pengusaha Indonesia untuk mengurangi penggunaan baja impor. Boleh menggunakan baja impor ketika dalam situasi di mana baja nasional tidak dapat mensupply,” terangnya.

Terakhir, Nico mengatakan, untuk mewujudkan peningkatan penggunaan baja nasional, perlunya persamaan pandangan dari kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga atau memberikan perlindungan pada barang-barang yang akan di impor masuk ke Indonesia. Salah satu caranya bisa dengan menetapkan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) atau penetapan bea masuk antidumping.

“Dari pelaku industri mengharapkan adanya tambahan kredibilitas untuk teman-teman yang ada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), misalkan ada pembangunan infrastruktur selaku pelaku industri baik supplier, baik kontraktor, itu memiliki sertifikat TKDN yang cukup tinggi. Jadi komponen dalam negeri atau kandungan lokal konten yang sangat tinggi sebagai prioritas utama dan sebagai langkah membatasi produk-produk impor yang tidak jelas” tuturnya.

Terakhir Nico menambahkan, ARFI sebagai salah satu asosiasi baja ringan di sektor hilir juga bersedia duduk bersama dengan pemangku kebijakan di pemerintahan untuk memberikan saran dan pendapat untuk mengatasi masalah serbuan baja impor dan upaya melindungi industri dalam negeri.

“Kami dari ARFI bersedia untuk duduk bersama dengan kementerian terkait untuk memberikan masukan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini (serbuan baja impor). Dan pada intinya kami sebagai pengusaha baja ringan sangat mendukung pemerintahan saat ini yang tengah berupaya membangun bangsa ini.” tutup Nicolas. [RN]

Related posts

Kualifikasi jasa kontruksi Pemerintah diminta tinjau ulang

SystemBajaRingan

Rangka Atap yang Kuat Untuk Rumah Anda

Nasuha

Software Baja Ringan Apa yang Sering Digunakan?

Rizal

Leave a Comment